UKMKI FTP UNEJ KOSINUS TETA

BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 1
Mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember yang memiliki persyaratan sebagai berikut:
1. Beragama Islam
2. Mengikuti SDI dan atau kegiatan sejenis (aktif)
3. Masih tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember
4. Mematuhi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga

Pasal 2
Kewajiban-kewajiban anggota aktif:
1. Mematuhi AD/ART dan peraturan UKM KI Kosinus-Teta
2. Menjaga nama baik UKM KI Kosinus-Teta
3. Membayar uang iuran
4. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang dilakukan oleh UKM KI Kosinus-Teta

Pasal 3
Hak-hak anggota aktif:
1. Setiap anggota mempunyai hak yang sama
2. Anggota mempunyai hak suara dan bicara
3. Anggota berhak menggunakan fasilitas UKM KI Kosinus-Teta
4. Setiap anggota berhak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus




Pasal 4
Sanksi-sanksi:
1. Sanksi diberikan kepada anggota yang tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota dan melanggar AD/ART
2. Sebelum sanksi ditetapkan, diberikan peringatan terlebih dahulu berupa:
a. Teguran lisan
b. Teguran tertulis
3. Mekanisme pemberian sanksi diatur dan ditetapkan dalam musyawarah Kosinus-Teta dan dilakukan oleh ketua umum
4. Sebelum sanksi dijatuhkan, setiap anggota yang bersangkutan berhak membela diri
5. Sanksi yang diberikan sesuai dengan kesepakatan musyawarah anggota aktif

Pasal 5
Anggota UKM KI Kosinus-Teta hilang keanggotaannya karena:
1. Keluar dari Islam (murtad) secara resmi
2. Sudah tidak tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian kecuali anggota luar biasa
3. Melanggar ketentuan AD/ART


BAB II
MEKANISME ORGANISASI
Pasal 6

1. Ketua umum merupakan penanggung jawab atas segala kebijakan UKM KI “KOSINUS TETA”.
2. Untuk menjalankan aktifitas organisasi, dipilih ketua umum yang telah memenuhi syarat.
3. Ketua umum bertanggung jawab kepada musyawarah anggota.
4. Untuk menjalankan fungsi organisasi, presidium dibantu oleh semua pengurus sesuai dengan jaringan kerja organiasi.
5. Presidium adalah ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, dan ketua bidang.
6. Ketua umum tidak diperkenankan merangkap jabatan ketua umum pada organisasi intra kampus lain di lingkup Fakultas Teknologi Pertanian.

Pasal 7

1. Formateur dan mide formateur terpilih berhak menentukan susunan kepengurusan yang akandiputuskan oleh formateur.
2. Kepengurusan terplih bertanggungjawab kepada ketua umum.


Pasal 8

Kepengurusan yang terbentuk berhak menentukan kebijakan sesuai dengan lingkup kerja yang mengacu pada MPO

BAB III
MEKANISME MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 9
1. Musyawarah anggota dilaksanakan setiap masa akhir periode kepengurusan.
2. Musyawarah anggota dianggap sah jika dihadiri sekurang kurangnya 1/2 + 1 jumlah anggota aktif.
3. Agenda musyawarah anggota terdiri dari :
a. Pertanggungjawaban ketua umum.
b. Pendemisioneran ketua umum dan jajaran kepengurusan.
c. Pembahasan dan pengesahan AD/ART, rekomondasi dan kebijakan lain dari organisasi.
d. Pembahasan hal-hal lain yang dianggap perlu.



Pasal 10
1. Dalam keadaan terpaksa dapat dilakukan musyawarah anggota luar biasa yang kewenangannya setingkat/sama dengan musyawarah anggota.
2. Musyawarah anggota luar biasa dapat dilakukan sekurang-kurangnya disepakati oleh 2 /3 dari jumlah pengurus presidium terpilih dan didukung oleh sekurang - kurangnya 1 /2 dari anggota aktif.

BAB IV
MEKANISME MUSYAWARAH RUTIN

Pasal 11
1. Musyawarah rutin dilakukan sekurang-kurangnya 1X dalam 1 bulan
2. Musyawarah rutin dianggap sah bila dihadiri sekurang-kurangnya 1 /2 dari jumlah pengurus aktif dan apabila tidak memenuhi ditunda 2 x 10 menit
3. Agenda musyawarah harian terdiri dari :
a. Evaluasi kerja organisasi.
b. Penentuan kebijakan yang terkait dalam jangka waktu tertentu.
c. Pembahasan hal-hal lain yang dianggap perlu.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Anggaran rumah tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 31Maret 1998
Diamandemen ke-1 hingga ke-3 tahun 1999 sampai 2007
Diamandemen ke-4 tanggal 14 Januari 2008
Diamandemen ke-5 tanggal 09 Maret 2009


Pasal 13
Hal-hal yang tidak termuat di dalam anggaran rumah tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan musyawarah kerja dan tidak boleh bertentangan dengan anggaran rumah tangga.


Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 9 Maret 2009
Waktu : 15.03
Presidium Sidang :







(Edy Suwandana) (Abdul Mukhlis Ritonga)